Perlakuan manusiawi dan proporsional harus senantiasa diberikan kepada Antasari. Toh, bukankah asas praduga tak bersalah harus senantiasa di kedepankan terhadap siapa pun yang terlibat kasus hukum, tanpa pandang bulu.

Sikap Kejagung yang terlalu dini mengumumkan status tersangka kepada Antasari sungguh patut disayangkan. Begitu pula dengan respons Komisi Pemberantasan Korupsi yang begitu cepat menonaktifkan Antasari dari jabatannya.

Tak beda jauh, Kepolisian pun seolah bersikap serupa. Entah atas dasar apa, proses penetapan tersangka dan penahanan Antasari super cepat. Sekali diperiksa Antasari langsung ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Begitu di dalam tahanan, dia pun diharuskan memakai baju tahanan.

Tidak heran apabila sebagian anggota dewan akhirnya berteriak memrotes perlakuan bagi Antasari. Hal itu dinilai tak layak karena status Antasari masih ketua KPK, meski nonaktif. Sebagian anggota DPR malah curiga perlakuan polisi kepada Antasari sedikit dibumbui aroma ?balas dendam’ karena salah seorang mantan kapolri pernah dijebloskan KPK dibawah pimpinan Antasari, ke dalam bui.

Kebijakan KPK memberhentikan sementara Antasari dan melimpahkan jabatannya kepada pimpinan kolektif juga menuai kritik pedas karena dinilai tak memiliki payung hukum. Tarik ulur pun masih berlangsung menyikapi kebijakan KPK.

Pembunuhan Karakter

Di luar institusi penegak hukum, publik pun digiring untuk bersama-sama menghakimi Antasari secara sosial. Di sini peran media sangat menonjol dalam membuat opini publik. Gencarnya upaya pembunuhan karekater Antasri diduga melibatkan sejumlah oknum yang memanfaatkan standar ekspektasi publik yang lebih tinggi kepada Antara, sebagai konsekuensi logis menduduki jabatan sebagai Ketua KPK.

Perlahan tapi pasti, setting hukuman sosial kepada Antasari pun membuahkan hasil. Skandal Antasari menjadi bahan pergunjingan utama seantero nusantara. Terutama skandal asmara yang diduga melatarbelakangi pembunuhan Nasrudin.

Upaya pembunuhan karakter Antasari boleh dibilang sukses. Bahkan andaikata suatu saat Antasari tak terbukti bersalah di pengadilan pun, tak akan bisa memulihkan nama baiknya, apalagi karirnya.

Dari sepenggal kisah perjalanan Antasari di atas muncul sebuah pertanyaan, dimanakah asas praduga tak bersalah itu diletakkan? serta apakah patut Antasari dan keluarganya menerima hukuman sosial atas apa yang belum tentu dilakukan?. Tidakkah seharusnya semua pihak menahan diri untuk tidak menghakimi sebelum melihat hasil penyelidikan polisi serta keputusan hukum tetap?.

“Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tak boleh masuk jalan ini,” bentak pak polisi. “Oh saya melihat pak, tapi itu kan gambarnya becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk,” jawab si tukang becak .

“Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk,” bentak pak polisi lagi.

“Tidak pak, saya tidak bisa baca, kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampeyan, bukan jadi tukang becak seperti ini,” jawab si tukang becak sambil cengengesan. (OK)